 |
| Pendidikan Politik Golkar Cianjur Jadi Momentum Evaluasi dan Konsolidasi Internal |
ZONAPASUNDAN.COM,– CIANJUR //Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Cianjur menegaskan pentingnya konsolidasi internal serta peningkatan kualitas kader melalui kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) yang digelar di Hotel Delaga Biru, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Selasa (23/12/2025).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, TB Mulyana Hasanudin, mengatakan bahwa Dikpol menjadi sarana strategis untuk melakukan evaluasi perjalanan politik partai selama kurun waktu 2024 hingga 2025, sekaligus mempersiapkan kader menghadapi dinamika politik ke depan.
“Dikpol ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk mengevaluasi langkah-langkah politik Golkar serta memperkuat soliditas dan kualitas kader di semua tingkatan,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pengurus Partai Golkar dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting se-Kabupaten Cianjur. Hadir pula Sekretaris DPR RI serta Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Golkar. Para ketua, sekretaris, dan bendahara PAC tampak antusias mengikuti rangkaian acara sejak awal hingga akhir.
Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Cianjur, Asep Iwan Gusniardi, menambahkan bahwa Dikpol menjadi bagian dari upaya sistematis partai dalam meningkatkan kapasitas kader, baik dari sisi pemahaman ideologi, strategi politik, maupun penguatan peran organisasi di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., dalam pemaparannya mengulas dinamika wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang tengah berkembang di tingkat nasional. Ia menilai, terdapat kecenderungan kuat di kalangan elite terhadap opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, seiring terbukanya ruang diskusi dari pemerintah.
 |
| Pendidikan Politik Golkar Cianjur Jadi Momentum Evaluasi dan Konsolidasi Internal |
Namun demikian, Prof. Burhanuddin mengingatkan bahwa wacana tersebut berpotensi memicu resistensi publik. “Hasil survei kami menunjukkan sekitar 95 persen masyarakat masih menginginkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung,” tegasnya.
Ia juga mengulas pengalaman pada 2014, ketika rencana pengalihan sistem Pilkada ke DPRD menuai penolakan luas dari masyarakat dan akhirnya dibatalkan melalui penerbitan Perppu oleh Presiden saat itu.
Melalui kegiatan Dikpol ini, DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur berharap para kader memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika politik nasional, sekaligus siap berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.
(Iwan)
