 |
| Dugaan Pungutan Memberatkan Orang Tua, SDN Babakan Caringin 01 Jadi Sorotan |
zonapasundan.com,- Cianjur //Dunia pendidikan yang semestinya menjadi ruang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, justru tercoreng oleh dugaan praktik yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Hal ini mencuat di SDN Babakan Caringin 01, Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
Sejumlah wali murid mengaku kecewa terhadap kebijakan sekolah yang dianggap tidak transparan, khususnya terkait kewajiban pembelian seragam dan sejumlah pungutan lainnya.
Salah satu wali murid kelas 1 berinisial NT (30) mengungkapkan, pihak sekolah mewajibkan pembelian perlengkapan dengan harga yang dinilai tidak wajar. Ia menyebutkan, sampul rapor sempat dipatok Rp60 ribu sebelum akhirnya diturunkan menjadi Rp50 ribu setelah adanya keluhan. Selain itu, seragam olahraga ditawarkan dengan harga Rp100 ribu atau alternatif Rp80 ribu.
Tak hanya itu, seragam batik juga disebut diwajibkan dengan harga mencapai Rp100 ribu. Sementara atribut sekolah seperti logo, nama siswa, dan bendera dijual dalam satu paket seharga Rp25 ribu. Menurutnya, atribut tersebut bahkan menjadi bagian dari penilaian setiap hari Senin bagi siswa yang tidak mengenakannya.
“Harapannya sih digratiskan saja, tapi kalau tidak ikut, takut jadi masalah,” ujar NT.
Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, sekolah tidak diperkenankan menjual seragam kepada siswa. Sekolah hanya boleh memberikan contoh desain, sementara pengadaan dilakukan secara mandiri oleh orang tua.
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lainnya, R (42), yang menyoroti minimnya transparansi pengelolaan dana, terutama terkait uang kas dan kegiatan sekolah. Ia menilai, dana yang telah disepakati melalui musyawarah tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh orang tua.
“Seharusnya semua orang tua tahu uang itu dipakai untuk apa. Biar jelas, uang dari kita, untuk kita, dan oleh kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, dana kas yang dihimpun disebut digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian lampu, kabel, hingga perlengkapan lainnya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah melalui anggaran resmi.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah panitia kegiatan dilaporkan mengundurkan diri, bahkan beberapa program sekolah terhenti di tengah jalan.
Menanggapi hal ini, perwakilan komite sekolah, NS (49), mengakui adanya kejanggalan yang dirasakan selama ini. Ia menyebut banyak menerima keluhan dari orang tua terkait penggunaan dana kas dan kewajiban pembelian perlengkapan.
“Selama empat tahun saya di komite, memang kali ini terasa janggal. Kenapa kebutuhan seperti bohlam, kertas, bahkan kabel harus diambil dari uang kas orang tua?” ujarnya.
Ia berharap pihak sekolah segera memberikan penjelasan terbuka serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Kasus ini menjadi perhatian serius, di tengah upaya pemerintah meringankan beban masyarakat melalui program pendidikan. Para orang tua berharap ada evaluasi menyeluruh dan langkah tegas dari pihak terkait agar dunia pendidikan kembali pada tujuan utamanya, yakni mencerdaskan, bukan membebani.
Tim
