 |
| GMNI Cianjur Desak DPRD Tunda Pembahasan Raperda Penyertaan Modal PDAM Rp46,9 Miliar |
zonapasundan.com,- Cianjur //Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur mendesak DPRD Cianjur untuk menghentikan sementara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti (PDAM) senilai Rp46,9 miliar.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD Cianjur pada Kamis (24/4/2026). GMNI menilai rencana penyertaan modal itu belum didukung dasar kajian yang kuat, seperti naskah akademik dan analisa investasi yang terukur.
Ketua DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggara, menegaskan bahwa nilai anggaran yang cukup besar harus disertai alasan yang jelas serta transparansi kepada publik.
“Angka Rp46,9 miliar ini bukan kecil. Harus ada dasar yang jelas, analisa yang terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, GMNI juga menyoroti kinerja PDAM yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mereka juga mengungkapkan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan, mulai dari distribusi air yang tidak lancar hingga tarif yang dianggap belum sebanding dengan kualitas layanan.
“Dua mandat dalam perda, yakni pelayanan publik dan ekonomi, belum berjalan maksimal. Pelayanan masih dikeluhkan, sementara kontribusi keuntungan juga belum terlihat,” kata Agus.
 |
| GMNI Cianjur Desak DPRD Tunda Pembahasan Raperda Penyertaan Modal PDAM Rp46,9 Miliar |
Dalam aksi tersebut, massa GMNI diterima oleh pimpinan DPRD Cianjur, di antaranya Ketua DPRD Mety, Wakil Ketua Susi, serta jajaran Panitia Khusus (Pansus) III. Pada pertemuan itu, GMNI turut menuntut adanya keterbukaan informasi terkait rencana investasi tersebut.
Mereka meminta DPRD memastikan setiap kebijakan penyertaan modal dilakukan secara transparan, berbasis analisa yang jelas, serta dapat dievaluasi secara berkala.
“Kami minta ada transparansi. Masyarakat berhak tahu sejauh mana investasi ini berjalan dan apa manfaatnya,” tandasnya.
Iwn
