 |
| Lima Tahun Pasca Gempa, Aliansi Warga Korban Datangi Pendopo Cianjur Tagih Hak Dasar |
zonapasundan.com,– Cianjur //Lima tahun pasca bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Korban Gempa Cianjur mendatangi Pendopo Kantor Bupati Cianjur, Selasa (19/05/2026). Kedatangan mereka bertujuan menuntut penuntasan hak-hak dasar korban yang dinilai hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, mulai dari jaminan kesehatan, bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, hingga bantuan pangan bagi warga terdampak yang masih hidup dalam kondisi rentan.
Koordinator aksi, Galih Widyaswara, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan warga untuk mendapatkan hak yang selama ini dinilai belum terpenuhi secara menyeluruh.
“Kami datang untuk menagih hak kami sebagai korban bencana gempa 2021 lalu,” tegas Galih di sela-sela aksi.
Empat tuntutan utama disampaikan massa kepada Pemkab Cianjur, yakni penerapan Universal Health Coverage (UHC) tanpa prosedur yang berbelit bagi seluruh korban gempa, bantuan modal usaha untuk pemulihan ekonomi warga, jaminan beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, serta distribusi bantuan sembako secara cepat dan transparan.
Menurut Galih, perhatian terhadap sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.
“Bupati harus sadar, pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan kabupaten ini. Bantuan modal juga harus segera dianggarkan agar ekonomi warga kembali tegak,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan akhirnya perwakilan massa diterima oleh Asisten Daerah (Asda) II Setda Cianjur untuk melakukan audiensi di lingkungan Pendopo.
 |
| Lima Tahun Pasca Gempa, Aliansi Warga Korban Datangi Pendopo Cianjur Tagih Hak Dasar |
Menanggapi tuntutan warga, pihak Pemkab Cianjur menyebutkan bahwa sejumlah program yang diminta sebenarnya telah berjalan. Namun demikian, pemerintah mengakui kemungkinan adanya kendala komunikasi di lapangan.
“Ini artinya ada miskomunikasi. Kita harus telusuri di titik mana miskomunikasi ini terjadi,” ujar Asda II usai audiensi.
Sementara itu, pihak demonstran menegaskan akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut hingga seluruh janji pemerintah benar-benar terealisasi dan dirasakan langsung oleh seluruh korban gempa tanpa terkecuali.
Sandy
