 |
| PMI Soroti Kelangkaan dan Mahalnya Minyakita di Cianjur, Desak Pengawasan Distribusi Diperketat |
zonapasundan.com,- Cianjur //Kelangkaan serta tingginya harga jual Minyakita di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur mendapat sorotan serius dari Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Kondisi tersebut mendorong jajaran PMI Kabupaten Cianjur melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PMI mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi Minyakita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah. Pasalnya, harga Minyakita yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter, di lapangan justru ditemukan melambung hingga Rp22.000 sampai Rp23.000 per liter.
Ketua Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Cianjur, Ari Kurniawan, S.H., mengaku kecewa dengan hasil audiensi yang digelar. Menurutnya, terungkap fakta bahwa Diskumdagin Kabupaten Cianjur belum melakukan koordinasi dengan ID Food sebagai salah satu distributor utama Minyakita yang ditunjuk pemerintah.
"Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan Diskumdagin terhadap distribusi Minyakita di Cianjur. Yang membuat kami kecewa, dari hasil audiensi tadi terungkap bahwa Diskumdagin belum melakukan koordinasi dengan ID Food. Artinya pengawasan yang dilakukan dinilai belum maksimal," ujar Ari.
Ari menegaskan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, Diskumdagin seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi Minyakita berjalan sesuai ketentuan.
"Kalau harga di lapangan tidak terkendali dan masyarakat kesulitan mendapatkan Minyakita sesuai HET, maka perlu dipertanyakan efektivitas pengawasannya. Kami akan terus memantau persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusinya," tegasnya.
Selain itu, PMI juga menerima banyak keluhan dari para pedagang terkait sulitnya memperoleh Minyakita dari distributor resmi. Menurut Ari, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan pedagang dengan pihak distributor.
"Pedagang banyak yang tidak tahu harus membeli ke mana. Seharusnya Diskumdagin bisa menjadi jembatan informasi antara pedagang dengan distributor seperti Bulog dan ID Food," tambahnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris PMI Kabupaten Cianjur, M. Abdul Rijki. Ia menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Perdagangan dalam audiensi yang dinilai penting tersebut.
"Kami berharap audiensi ini menghasilkan solusi konkret. Namun sangat disayangkan karena yang hadir hanya Sekretaris Dinas dan beberapa staf. Ke depan kami akan mendorong persoalan ini dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Cianjur," ujarnya.
PMI bahkan membuka peluang melakukan aksi unjuk rasa apabila persoalan distribusi dan tingginya harga Minyakita tidak segera mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.
"Kami memiliki jaringan di 25 PAC yang siap turun ke lapangan apabila diperlukan untuk mengawal persoalan ini," kata Ari.
Sementara itu, Sekretaris Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Nenden Raspati Rohaniawati, S.H., menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pengadaan Minyakita. Menurutnya, distribusi dilakukan langsung oleh distributor kepada pedagang dan pengecer, sedangkan Diskumdagin berperan melakukan pemantauan serta pelaporan kondisi di lapangan.
"Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pemantauan juga terus dilakukan melalui petugas UPTD pasar yang rutin melaporkan perkembangan harga dan ketersediaan stok," jelas Nenden.
 |
PMI Soroti Kelangkaan dan Mahalnya Minyakita di Cianjur, Desak Pengawasan Distribusi Diperketat |
Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat terhadap Minyakita menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan stok di pasaran.
Hingga kini, persoalan kelangkaan dan tingginya harga Minyakita masih menjadi perhatian publik di Kabupaten Cianjur. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta harga kembali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
(Hary Cireng)
